Hak Suara Atau Hak Bicara? Meninjau Ulang Sistem Demokrasi di Negara Kita

02 November 2026 12:00 · 7 menit baca · Diperbarui 02 November 2026 15:35

PERBEDAAN DEMOKRASI HAK SUARA DAN HAK BICARA

Baca JugaMengejar Bola, Menemukan Diri: Membaca Tashawuf dari Lapangan Hijau	Demokrasi Hak Suara	Demokrasi Hak Bicara
Mekanisme	Pemungutan suara individu. Hak suara masing-masing sama tanpa melihat kualitas manusia	Bermusyawarah bersama. Hak bicara berbeda sesuai dengan kualitas manusia yang berbicara
Orientasi	Kuantitas, jumlah suara individu (nilai angka rawan sekali direkayasa)	Kualitas, mutu pemikiran bersama (pemikiran akan sulit direkayasa)
Pertanyaan	Siapa yang menang? Siapa yang kalah?	Apa keputusan terbaik untuk kepentingan bersama?
Hasil	Ada pihak yang menang dan yang kalah. Ada kecenderungan yang menang menguasai, yang kalah menjadi oposisi.	Keputusan terbaik bagi semua pihak. Karena keputusan bersama, semua pihak bertanggungjawab atas kebijaksanaan keputusan.
Kecenderungan	Adanya potensi perpecahan	Timbulnya persatuan dan kesatuan
Keluaran	Penguasa	Pemimpin
Landasan	Perhitungan jumlah suara	Sila ke-4 Pancasila

Sesuai dengan rekam jejak demokrasi di Indonesia, sebaik apapun kualitas calon pemimpin rakyat Indonesia, sebaik apapun kompetensi calon wakil rakyat jika melalui proses yang jauh dari hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, bakalan berpotensi menjadi penguasa.

Bahkan yang harusnya menjadi wakil aspirasi rakyat bisa tidak mewakili rakyat yang memilihmya. Malahan sejak adanya pilpres langsung, pileg langsung, mulai muncul perpecahan; misalkan muncul adanya istilah ‘kecebong' dan kampret’, atau sekarang 'gemoy' dan 'anak abah', mereka menjadi saling olok. Pemenang pemilu sebagai penguasa, pihak yang kalah dan menjadi korban utama adalah rakyat.

Terlebih saat ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum hanya berfungsi untuk melantik Presiden dan/ atau Wakil Presiden hasil pilpres. Sehingga beliau-beliau sebagai pemenang mayoritas pemilu yang terhormat di Senayan itu sulit mengontrol kinerja pemegang mandat rakyat, penyelenggara pemerintahan, yaitu Presiden dan Wakil Presiden.

Jangan sampai setiap lima tahun sekali, kesalahan itu selalu diulang-ulang, sudah menghabiskan dana trilyunan rupiah tapi rakyat tetap menjadi korban dan menjadi pihak yang selalu kalah. Padahal, konsep demokrasi adalah rakyat (demos) pemilik kekuasaan tertinggi (kratos).

Tulisan ini merupakan kiriman pembaca. Isi dan pendapat di dalamnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak selalu mencerminkan sikap redaksi OPSHID Media.