Mempertahankan Jati Diri Bangsa dan Kedaulatan Ekonomi dari Faham Pengancam Pancasila

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam hadits Rosululloh SAW Bersabda, “Tegaknya masyarakat dunia sebab adanya empat perkara: Pertama dengan ilmunya Ulama', kedua dengan adilnya Pemerintah, ketiga dengan dermawannya orang-orang kaya, keempat dengan do'anya kaum fuqoro'. Seandainya tidak ada ilmunya Ulama' rusaklah orang-orang bodoh. Seandainya tanpa dermawannya orang-orang kaya rusaklah kaum fakir. Seandainya tanpa do'anya orang-orang fakir rusaklah orang-orang kaya. Seandainya tanpa adilnya pemerintah pastilah sebagian manusia memakan manusia yang lain seperti singa makan domba-domba.”

Hadits tersebut menerangkan bahwa:

1. Tanpa Ulama’ pastilah masyarakat akan hancur, sebab orang-orang tidak akan mengetahui mana yang baik dan buruk, mana yang manfaat dan mudlorot.
2. Orang kaya yang pelit dan tidak menyadari bahwa kekayaannya adalah karena bantuan tenaga dari orang fakir miskin, maka orang fakir miskin akan binasa. Sebab orang kaya tidak akan mau membagikan sebagian kekayaannya, hanya bermewah-mewah di atas penderitaan orang fakir.
3. Orang kaya bisa selamat karena do’anya orang fakir, tanpa banyaknya orang-orang fakir yang berdo’a, mereka akan putus asa dan bertindak buruk terhadap orang-orang kaya hingga timbul kerusakan.
4. Pemerintah yang adil akan membawa masyarakat hidup tertib dan aman. Jika pemerintah tidak adil, maka manusia akan ‘memakan’ satu sama lain, yang kuat memakan yang lemah, yang pandai memakan yang bodoh, yang kaya memakan yang fakir, dan seterusnya.

Pun tak lepas dari sila ke-1, kemanusiaan yang adil dan beradab lahir dari keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab seseorang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa pasti akan mencerminkan sifat kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan mengatasnamakan “kemanusiaan” sebagai tameng untuk mendapatkan keuntungan pribadi semata.

Maka 4 pilar itu haruslah berdiri dengan tegak dan tepat sesuai posisinya. Adapun komunis adalah faham yang tak memandang kebaikan dan keburukan, hanya menjunjung tinggi “kesetaraan sosial” manusia tanpa memperdulikan sisi kemanusiaan, apalagi yang adil dan beradab.

3. Persatuan Indonesia.

Dengan sila ke-1 & 2, yaitu berkeimanan dan berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia akan mencapai sejatinya, sebab tidak semua hal dapat disatukan. Persatuan Indonesia yang hakiki adalah berdasarkan kepada satu kesatuan dari keimanan dan kemanusiaan.

Indonesia memiliki berbagai adat, budaya, agama, ras, dan suku bangsa yang berbeda-beda. Nilai kehidupan yang mengandung rasa cinta tanah air ini dapat terlihat dari prinsip menerima perbedaan di dalam satu wadah, Indonesia.

Bukan sekedar toleransi seperti yang kerap kita jumpai dalam percakapan sehari-hari, namun menerimanya dengan faham saling mengerti dan bangga terhadap perbedaan serta keberagaman, didasarkan kepada Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi pedoman kita dalam kesatuan dan persatuan Indonesia.

Di samping itu, komunis ada di Indonesia untuk menyamaratakan kelas, dimana kaya, miskin, bodoh, cerdas memiliki pengaruh yang sama, jelas ini ditujukan untuk memecah belah rakyat. Sederhananya, bagaimana mungkin faham yang digunakan sebagai siasat devide de impera atau pemecah belah kesatuan dan persatuan bisa sesuai dengan sila ke-3?

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memang didasarkan dengan prinsip kerakyatan dan kedaulatan rakyat, yang mana hak atas kedaulatan atau kekuasaan tertinggi tersebut, didasarkan pada metode permusyawaratan, dengan melalui perwakilan.

Faham komunis di sini, ingin menghancurkan metode permusyawaratan dan perwakilan, di mana mereka berusaha menghasut orang yang tidak memahami ilmu tata negara; diwakili kaum buruh, sehingga merekapun bersuara tanpa memiliki dasar. Hal inilah yang memberi kesempatan pada orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia dari dalam, dengan cara menghapus nilai hikmat kebijaksanaan ini.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di sila terakhir, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” inilah masuknya faham komunis.

Semua manusia mendambakan keadilan, namun perlu diketahui terlebih dahulu bahwa adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sesuatu yang baik apabila tidak ditempatkan sesuai tempatnya atau salah letak, maka tidak akan menjadi baik.

Semua manusia memang sama; sama-sama makhluk sosial, makhluk yang memiliki akal dan nafsu. Namun, justru karena itu, tak bisa dipungkiri derajat manusia selalu berbeda. Faham komunis ini berusaha mengaburkan arti dari “keadilan” atas nama “kesetaraan”.

Seperti yang diketahui, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan sama rata. Yang baik layak diperlakukan baik, begitu juga sebaliknya. Keadilan berputar pada derajat kemulyaan, perbuatan baik dan buruk, tidak bisa disamaratakan atau disetarakan, setiap manusia layak mendapatkan balasan sesuai apa yang diperbuatnya, tanpa memandang gelar maupun status.