Benarkah Negara Indonesia Berdaulat Secara Ekonomi?

Selain membawa harapan untuk memiliki negara yang berdiri atas dasar Pancasila, peristiwa kemerdekaan bangsa dan berdirinya NKRI – menjadi tempat menampung semangat bangsa untuk berdaulat dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali dalam aspek ekonomi.

Di masa awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi situasi moneter dan ekonomi yang amat sulit. Meski begitu, bangsa ini menunjukkan semangat berdikari yang luar biasa. Pemerintah Republik Indonesia juga menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI) pada tahun 1946 sebagai simbol dan alat kedaulatan ekonomi yang pertama.

Dikutip dari buku Kronik ORI (2023), penerbitan ORI dilakukan dalam suasana darurat, namun menjadi titik balik penting untuk menolak sistem moneter kolonialisme dan menegaskan eksistensi Negara secara finansial.

Namun setelah semua itu, apakah saat ini kita sebagai warga negara Indonesia sudah merasakan kedaulatannya? Apa yang sebenarnya terjadi kala itu?

KEDAULATAN DIAKUI ATAU DIRENGGUT?

Sebagaimana diketahui bahwa pada masa revolusi kemerdekaan (1945-1949), Indonesia yang masih dalam proses perkembangan Negara ditekan oleh sekutu, Inggris dan Belanda yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun melihat apa yang dilakukannya, Belanda hanya ingin menguasai kembali Indonesia, dengan bukti dilanggarnya perjanjian Linggardjati dan perjanjian Renville yang mana menimbulkan agresi militer 1 & 2.

Singkatnya, agresi militer tersebut bertujuan untuk mengembalikan kekuasaan kolinialisme Belanda, melemahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menanam aset ekonomi, dan membuat Indonesia pecah menjadi beberapa negara, menjadikan negara-negara tersebut sebagai negara boneka yang dapat dikendalikan. Buktinya dapat dilihat pada hasil dari Konferensi Meja Bundar.

Meski sebagian rencananya berhasil dan Belanda sempat menduduki wilayah strategis serta menawan tokoh-tokoh penting, pada akhirnya Belanda tidak dapat sepenuhnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Situasi ini berlangsung karena ‘kecaman’ Internasional, atau mungkin bisa dikatakan demikianlah panggung diatur.

Rangkaian resolusi Dewan Keamanan PBB No. 63 (1948), No. 64 (1948), No. 65 (1949), dan No. 67 (1949) menandai tekanan internasional terhadap Belanda. Melalui resolusi-resolusi ini, PBB tidak hanya mengecam agresi militer Belanda, tetapi juga mengambil alih penyelesaian konflik Indonesia–Belanda lewat Komisi PBB untuk Indonesia atau kerap disebut UNCI (United Nations Commisions for Indonesia), dan mengarahkan proses menuju penyerahan kedaulatan.

Sebagai hasil dari dinamika tersebut, diselenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung pada 24 Agustus hingga 2 November 1949. Secara garis besar, kesepakatan KMB memuat beberapa poin penting, antara lain:

• Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, namun pengakuan tersebut diberikan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), bukan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Bentuk negara Indonesia diubah dari negara kesatuan menjadi negara federal, yang terdiri dari berbagai negara bagian.
• Dibentuk Uni Indonesia–Belanda dengan dalih kerja sama ekonomi, kebudayaan, dan pertahanan dalam masa transisi.
• Pengakuan kedaulatan tidak mencakup wilayah Irian Barat.
• Indonesia dibebani tanggungan utang sebesar ±4,3–4,5 miliar gulden sebagai salah satu syarat pengakuan kedaulatan.
• Penarikan Tentara Hindia Belanda (KNIL) serta penggabungan sisa pasukan KNIL dengan pejuang Republik ke dalam tentara RIS.