Header

ATAS BERKAT ROCHMAT ALLOH YANG MAHA KUASA

Pangan Dalam Peta Kekuasaan: Kondisi Dalam Negeri Hingga Ketahanan di Desa

27 April 2026 17:00

Pangan Dalam Peta Kekuasaan: Kondisi Dalam Negeri Hingga Ketahanan di Desa

Di antara peta-peta yang digambar dengan garis tegas dan warna mencolok, ada satu hal yang sering luput: kebutuhan dasar manusia. Ia tak mengenal batas negara, tak tunduk pada jargon ideologi, dan tak menunggu negosiasi diplomatik. Namun justru di sanalah ironi itu bermula—ketika urusan pangan terseret dalam pusaran geopolitik yang dingin dan penuh kalkulasi.

Dunia hari ini tidak sedang kekurangan makanan secara absolut. Produksi pangan global sebenarnya cukup untuk memberi makan seluruh populasi. Namun distribusi, akses, dan stabilitas pasokan menjadi persoalan yang jauh lebih kompleks. Laporan FAO (Food and Agriculture Organization) tahun 2023 mencatat sekitar 735 juta orang di dunia mengalami kelaparan kronis—angka yang meningkat dibandingkan sebelum pandemi. Ini bukan sekadar angka; ini adalah potret ketimpangan yang tak kunjung selesai.

Perang Rusia–Ukraina menjadi ilustrasi nyata. Ukraina, sebagai salah satu eksportir utama gandum dunia, mengalami gangguan distribusi akibat konflik. Pelabuhan ditutup, jalur logistik tersendat, dan pasokan global terguncang. Dampaknya menjalar cepat: harga gandum melonjak, negara-negara berkembang yang bergantung pada impor terpukul, dan inflasi pangan meningkat. Bank Dunia (2022) mencatat bahwa lonjakan harga pangan global pasca konflik menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya kerawanan pangan di berbagai negara.

Dalam lanskap ini, pangan tak lagi sekadar kebutuhan dasar. Ia berubah menjadi instrumen kekuasaan. Negara-negara besar memainkan embargo, pembatasan ekspor, hingga spekulasi harga sebagai bagian dari strategi geopolitik. Pada 2022, India membatasi ekspor gandum untuk menjaga pasokan domestik. Kebijakan ini mungkin rasional secara nasional, tetapi berdampak global: negara pengimpor harus mencari alternatif dengan harga lebih tinggi.

Fenomena lain muncul dalam bentuk “land grabbing”—akuisisi lahan pertanian di negara lain oleh negara atau korporasi besar. Di balik investasi itu, tersimpan kepentingan jangka panjang: mengamankan pangan di tengah ketidakpastian global. Namun bagi masyarakat lokal, praktik ini kerap berarti berkurangnya akses terhadap tanah dan sumber daya.

Penulis: Nuraida

Editor: Sa’adatush S.