Apabila Tak Ada Sumpah Pemuda, Jangan Bermimpi Bisa Merdeka

MASA PENJAJAHAN HINGGA KEBANGKITAN NASIONAL

Selama 434 tahun sejak kedatangan bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1511, tanah Nusantara menjadi saksi rangkaian perjuangan, banyak pahlawan yang gugur ketika mempertahankan tanah air dari kekejaman penjajah. Sistem penjajahan ini tidak hanya merampas kekayaan bumi Nusantara, tetapi juga merampas martabat penduduknya, menjadikan mereka buruh dan budak di tanah sendiri. Perlahan, penjajahan itu mematikan kesadaran bangsa, kesadaran atas identitas, atas tanah air, dan atas hak untuk hidup merdeka.

Di tengah itu semua, para pemuda yang tercerahkan, mulai mengusahakan terbentuknya gerakan perlawanan yang mulanya masih bersifat kedaerahan hingga berskala nasional. Dibentuk banyak organisasi, dan media penyebaran informasi untuk menyatukan semangat dan tujuan.

Suara perjuangan Indonesia mulai menggema melampaui batas negeri. Satu diantaranya melalui majalah Indonesia Merdeka, para pemuda menyuarakan semangat nasionalisme dan perlawanan terhadap penjajahan. Gagasan-gagasan itu tak hanya tersebar di kalangan pelajar, tapi juga dibawa ke forum-forum dunia, termasuk liga anti-imperialisme di Brussel sebagai bentuk perlawanan diplomatik terhadap penjajahan.

Di masa ketika suara kemerdekaan belum bebas terdengar, para pemuda menjadikan media sebagai senjata perjuangan. Lewat majalah yang di terbitkan, mereka menyuarakan semangat persatuan. Media cetak juga menjadi ruang diskusi lintas daerah, tempat para pemuda bertukar gagasan dan menyuarakan kritik terhadap pemerintah Hindia Belanda. Tulisan-tulisan yang dipublikasikan menunjukkan bahwa cita-cita kemerdekaan semakin jelas dan terarah.

Pada masa kebangkitan nasionalisme Indonesia, pemerintah Hindia Belanda menerapkan pengawasan ketat terhadap aktivitas politik rakyat. Berdasarkan Politie Strafrèglement (Staatsblad 1914 No. 33), pasal opruiing dalam Wetboek van Strafrecht (Staatsblad 1915 No. 732), dan penggunaan Exorbitante Rechten (hak luar biasa gubernur jendral) segala bentuk organisasi politik dan rapat yang berkaitan dengan kegiatan yang melawan pemerintahan Hindia Belanda dilarang. Pemerintah kolonial memandang perkumpulan masyarakat, terlebih yang melibatkan pemuda sebagai ancaman terhadap stabilitas kekuasaannya.

Kewaspadaan ini diwujudkan melalui Politieke Inlichtingen Dienst (PID), yaitu badan intelijen khusus yang bertugas mengawasi, mencurigai, dan membubarkan setiap pertemuan yang dianggap mengandung unsur subversif. Tidak jarang, pertemuan pemuda dibubarkan hanya karena dicurigai menyuarakan gagasan persatuan atau kemerdekaan.

Di tengah situasi yang represif tersebut, terselenggaralah Kongres Pemuda I pada tahun 1926. Kongres tersebut berlangsung tanpa diintervensi oleh PID. Bisa dikatakan, PID 'kecolongan' dengan diadakannya Kongres Pemuda I ini. Tabrani dan beberapa lainnya berhasil mengelabui Visbeen, perwira PID yang mengawasi kegiatan tersebut.

Tujuan diselenggarakannya Kongres Pemuda I adalah untuk menggugah semangat kerja sama di antara berbagai organisasi pemuda di Indonesia supaya terwujud dasar pokok untuk lahirnya persatuan Indonesia.

Sebab gerakan para pemuda kian gencar, maka pemerintahan Hindia Belanda memberlakukan pembatasan Vergader Verbond (larangan untuk mengadakan rapat). Partai-partai, organisasi pemuda, organisasi wanita, yang dianggap progresif revolusioner tidak boleh mengadakan rapat-rapat. Anggota-anggotanya tidak boleh kumpul lebih dari tiga orang. Apabila ada di antara mereka yang akan mengadakan hajatan harus minta izin kepada PID. Yang melanggar ditangkap dan diajukan ke pengadilan.

Sekali lagi, di tengah pembatasan dari pemerintah Hindia Belanda, Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 dapat dilaksanakan dan menghasilkan kesepakatan berupa tiga ikrar yang kita kenal sekarang sebagai sumpah pemuda.