Ketika Indonesia Sedang Tidak Baik-Baik Saja, Penegak Hukum Meminta Nasihat Pada Mursyid

Setelah 80 tahun usia kemerdekaan Bangsa dan berdirinya Republik Indonesia, realitanya saat ini kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Harga kebutuhan pokok naik, tetapi tidak diiringi dengan kenaikan pendapatan. Pajak melambung tinggi, tetapi kesejahteraan tetap tidak merata. Belum lagi pernyataan-pernyataan blunder dari para pejabat yang dinilai nirempati terhadap kenyataan di akar rumput.

Indeks kepercayaan publik pada pemerintah pun kian menurun. Menurut data dari Survei Index Politica yang dilakukan pada 7–15 Agustus 2025 dengan responden usia di atas 19 tahun, tingkat kepuasan publik pada kinerja Menteri dan Wakil Menteri menurun sebesar 22,9% menjadi 65%, yang awalnya senilai 87,9% pada Januari 2025.

Begitu pula pada lembaga pemerintahan seperti POLRI, yang menurut data dari Goodstats tercatat hanya memiliki 35,8% kepercayaan publik, sisanya ragu-ragu atau tidak percaya (Hasil survei “Penilaian Pengalaman Masyarakat terhadap Pelayanan Polisi Tahun 2025” yang dirilis Goodstats pada Juni 2025).

Pelatuk mulai ditarik. Unjuk rasa yang terjadi di Pati pada tanggal 13 Agustus 2025 lalu adalah awalan. Sebanyak 85.000 hingga 100.000 orang tumpah ruah di Alun-Alun dan Pendopo Kabupaten Pati, menyampaikan hak-hak mereka dan mempertegas: bahwa rakyat adalah tuan, pejabat hanyalah pelayan.

Hal serupa sangat mungkin terjadi di daerah-daerah lain apabila pemerintahnya terlalu ‘nyaman’.

Lalu apabila sudah rusak di berbagai sisi dan terlampau sulit untuk dibenahi dalam waktu singkat, kepada siapa para pelayan rakyat ini bertolak untuk meminta nasihat?

SEJARAH PANJANG HUBUNGAN PEMERINTAH DAN “PENASIHAT”-NYA

Sejarah mencatat, pemimpin atau calon pemimpin negara kita selalu meminta nasihat pada ulama’ untuk menjawab suatu permasalahan atau apabila ada suatu hal yang hendak dipersiapkan.

Contoh paling nyata, kurang lebih 5 bulan sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa pada 17 agustus 1945, Bung Karno mendatangi ulama' tashawuf yang mempunyai tingkatan mukhasyafah/inkisyaf, yaitu terbuka mata hatinya dan dapat mengetahui masa depan. 4 ulama' tersebut ialah:

1. Syekh Musa atau KH Achmad Basyari dari Sukanegara.
2. KH Abdul Mu’thi dari Madiun.
3. Raden Mas Pandji Sosrokartono dari Jepara.
4. Hadrotuys Syekh KH Hasyim Asy’ari dari Jombang. 

Dari pertemuan Bung Karno dengan 4 ulama tashawuf tersebut, menghasilkan suatu kesimpulan: “tidak lama akan ada berkat rochmat Alloh besar turun di Indonesia, di bulan Romadhon, tanggal 9 Syahru Romadhon 1364 H, hari Jum’at Legi. Bila meleset harus menunggu 300 tahun lagi bagi Indonesia untuk merdeka.”

5 bulan kemudian di tanggal 9 Syahru Romadhon 1364H yang bertepatan dengan 17 agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Bangsa Indonesia, atas nasihat dari keempat ulama’ tersebut. Bayangkan saja apabila Bung Karno tidak menemui keempat ulama’ tersebut, bangsa Indonesia akan terlewat tanggal istimewa tersebut dan harus menunggu 300 tahun lagi.

Itulah salah satu peristiwa baik dan penuh mukjizat yang bisa terjadi atas berkat rochmat Alloh dan berkat persatuan antara ulama' dan umaro’.

Ulama’ dan umaro’ berasal dari bahasa Arab. Secara umum ulama’ berarti ahli ilmu/orang yang berpengetahuan, dan umara berarti pejabat pemerintah, orang yang memiliki wewenang untuk membuat dan melaksanakan kebijakan dalam rangka kemaslahatan umat. Menurut hadits Rosululloh SAW, kedua elemen ini harus baik dan juga selaras demi kebaikan dan stabilitas seluruh masyarakat:

“Ada dua golongan manusia yang jika mereka baik, maka akan baik seluruh manusia, dan jika mereka rusak, maka akan rusaklah seluruh manusia. Mereka adalah ulama’ dan umaro’,” hadits diriwayatkan oleh Imam Abu Nua’im.

Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Oleh sebab itu, sowan/menghadap kepada ulama’ bukanlah suatu proses yang patut dilangkahi oleh umaro’.